Oleh: psikologi2009 | Januari 23, 2012

PSIKOLOGI: Program Keluarga Harapan (PKH) Tidak Mendidik


Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Di beberapa negara, Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), Begitulah, teorinya.

BLT yang berganti nama
Bantuan langsung tunai (BLT) yang sempat menghebohkan menjelang pemilu 2009 lalu, kini masih diteruskan oleh pemerintah SBY. Program bagi uang itu dikemas dalam program keluarga harapan (PKH).Hingga 2014, rencananya pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung uang kepada sekitar 3 juta rumah tangga yang sangat miskin. Bantuan itu masuk dalam program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Money politik terselebung
Seperti halnya BLT yang diberikan menjelang pemiilu 2009, maka PKH yang akan diberikan hingga 2014 juga bernuansa politis.

BLT bersyarat
Syarat mendapatkan PKH, rumah tangga sangat miskin itu harus memilik tanggungan anak yang masih sekolah dan yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp344 ribu per orang setiap bulan.

PKH dinilai gagal mengentaskan kemiskinan
Kebijakan pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin sebagai lanjutan program keluarga harapan (PKH) dinilai belum menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Besarnya PKH
Besarnya bantuan per keluarga berkisar dari minimum sebesar Rp 600.000 per tahun hingga maksimum Rp 2,2 juta per tahun. Besarnya bantuan berbeda-beda karena jumlah bantuan tergantung pada beberapa kriteria. Misalnya, apakah di keluarga itu ada anak balita atau ibu hamil dan menyusui. Usia anak yang bersekolah, apakah tingkat SD atau SMP, juga mempengaruhi besarnya bantuan.

Beda Bea siswa/mahasiswa di era Soeharrto dan di era SBY
Di era Soeharto, bea siswa/mahasiswa  hanya diberikan kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin. Sedangkan di era SBY, juga diberikan kepada siswa/mahasiswa yang tidak berprestasi.

PKH Tidak mendidik
Syarat mendapatkan PKH terlalu sederhana, yaitu masyarakat miskin yang pendapatannya kurang dari Rp 344 ribu per orang setiap bulan dan memenuhi kriteria punya tidaknya anak balita atau ibu hamil dan menyusui, usia anak sekolah baik SD maupun SD. Jadi, cukup dengan “ongkang-ongkang kaki”, tanpa kerja keras,  masyarakat miskin mendapatkan uang. Inilah, yang dari sudut psikologi disebut tidak mendidik.

Masyarakat miskin sesungguhnya butuh pekerjaan
Sebetulnya masyarakat butuh pekerjaan permanen dengan honor, upah atau gaji yang tetap dan layak. Banyak pekerjaan sederhana yang bisa diberikan kepada mereka. Misalnya, sebagai penyapu jalan, tukang sampah dan sebagainya.

PKH yang mendidik
PKH dikatakan mendidik kalau PKH ditujukan atau diberikan kepada masyarakat miskin yang diberi pekerjaan sederhana tersebut. Dengan demikian ada unsur “susah payah” untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Logika Machiavelli
Niccolo Machiavelli adalah seorang poliitikus Italia yang terkenal dengan pendapat “Tujuan menghalalkan segala cara”. walaupun tujuannya baik, tetapi kalau caranya salah, ttetap dianggap salah. Misalnya, Si A merampok bank, kemudian uangnya digunakan untuk membangun gereja. Tujuannya baik, tetapi caranya salah.

Demikian juga PKH, tujuannya baik, tetapi caranya salah. Tidak mendidik. Masyarakat menerima bantuan PKH hanya dengan cara “ongkang-ongkang kaki” saja. Kesalahan berlogika demikian disebut “Machiavelli Logic Error”

Bisa dijadikan sarana pencitraan
PKH lebih parah lagi kalau dijadikan bahan kampanye politik seperti halnya BLT menjelang pemilu 2009. PKH akan diiklankan habis-habisan di televisi sebagai program pro rakyat dan itu hanya menguntungkan parpol yang berkuasa. Padahal, pemerintah terdiri dari berbagai parpol. Dari sudut etika, seharusnya BLT maupun PKH tidak boleh dijadikan bahan kampanye politik.

Kesimpulan
Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa PKH tujuannya baik, yaitu menghasilkan kedluarga yang mempunyai anak-anak yang mampu bersekolah hingga tingkat SD dan SMP. Jika perlu hingga lebih tinggi lagi. Tetapi, caranya salah dan tidak mendidik. Masyarakat miskin akan menjadi masyarakat peminta-minta dengan cara “ongkang-ongkang kaki”.

Sumber: Dari berbagai sumber.

Hariyanto Imadha
Facebooker/Blogger

Iklan

Responses

  1. Itu menurut anda pak,, kalo anda mengerti klaster masyarakat miskin, mekanisme pelaksanaan PKH dan problematika sesungguhnya yang dialami oleh bangsa ini saya rasa anda akan mengerti knapa program ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan, ditilik dari psikologi sepihak anda akan mengatakan bahwa program ini mendidik masyarakat jadi malas, tapi anda juga perlu tahu bahwa kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekedar ketersediaan lapangan pekerjaan dsb, namun besarnya angka kemiskinan ini paling besar disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri,,, program ini tujuannya lebih besar untuk adanya perubahan perilaku di golongan masyarakat sangat miskin, program ini juga bukan hanya memberikan bantuan sekonyong-konyong kepada masyarakat yang suka ongkang-ongkang kaki(perilaku yang menurut anda kegagalan PKH) kalo anda bicara dalam konsep BLT seperti itu memang jadinya, menurut saya juga BLT yang seharusnya di cap sebagai program gagal, tapi program PKH menjamin minimal pendidikan dan kesehatan anak sejak janin sampai usia sekolah menengah, bila masyarakat tidak memenuhi komitmen ini maka bantuan untuknya ditiadakan,, bantuan ini hanya dapat dipergunakan untuk 2 hal tadi, baik pendidikan maupun kesehatan,, kalo anak bapak terdidik dan sehat pasti akan lebih berpikiran lebih luas dari bapak sendiri..

  2. mereka yg mendaptkan bantuan PKH tidak ongkang-ongkang kaki, krn mrk py kewajiban yg hrs mrk tunaikan. dr pendidikan, absensi anak sekolah tdk boleh di bwah 85%, u iu hami/nifas atw balita hrs rajin ke posyandu/puskes. stp pendamping hrs melakukan verifikasi stp bln ke sekolah dan faskes. klw mrk tdk komitmen, akan ada pemotongan bantuan 10% di tahap selajutnya…klw 3 bln berturut2 msh tdk berubah, bantuan sementara akan diberhentikan…bgt pak..

  3. Ora ngerti lan ora nglakoni isane gacor tok coba jadi miskin dan dapat bantuan gimana mikirnya?

  4. wuih., keren bos., ora opo-opo bos nggacor., aku yo ora gelem miskin bos,. tapi enak sisan yo meneng-meneng oleh duwet,. sebut ae pensiunan.,,, hahahaha.,

  5. terserah ente, mau manfaat mau kaga..emang ane fikirin. Didalam keluarga penerima program itu setau ane banyak anak YATIM dan PIATU bahkan YATIM PIATU nya. KLO ENTE BANYAK DUIT BAGIIN AJA TUH REZEKI ENTE ke ANAK-ANAK YATIM PIATU SE-INDONESIA..sanggup kaga ente..klo sanggup ente NANTI ANE DUKUNG JADI PRESIDEN..OKE MAS BRO..

  6. Bapak hrus ngerti dlu ap itu pkh yg lebih dlam …jngan sla analisa..klo memang bapak seorng yg bijak pasti bpk ga brkata gtu….ingat pak klo bapak jdi orng mskin gmn….jngan ngmong di posisi kaya.

  7. kalau semua program dianggap jelek…apa yg menurut anda baik buat masyarakat miskin…kami pendamping PKH..sangat paham penderitaan mereka…kl bukan dr bantuan sosial kemana lagi masyarakat miskin merasakan adanya negara ini. PKH adalah program sosial bersyarat…yg sangat baik sistemnya..yg mendorong masyarakat miskin berubah fola pokir..krn hanya dgn pendidikan dan kesehatan yg baik kemiskinan itu tidak diwariskan kepada anak-anak mereka.

  8. semoga ente bisa jadi Keluarga sangat Miskin, untuk makan saja susah,apalagi untuk biaya sekolah n ksehatan kluarga,,, + gk pernah dapat bantuan apapun,,,

  9. Berbicara mengenai teori tapi salah arah.
    PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan anak SD dan SMP, serta untuk kesehatn ibu hamil/nifas. Syarat dari pemberian bantuan tersebut adalah presensi/kehadiran siswa di sekolah minimal 85%, dan juga rutinitas ibu hamil/nifas untuk checkup kehamilan dan kesehatan balitanya. Dengan syarat itu diharapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mendorong masyarakat sangat miskin untuk lebih memprioritaskan masalah pendidikan dan kesehatan keluarganya. Sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Dari sudut mana anda melihat ini sebagai penyimpangan secara psikologi? Anggapan anda mengenai “ongkang-ongkang kaki” sangat mencerminkan otak anda yang dangkal (bodoh/tolol)


Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: